MONITORING PROGRAMS AND SUSTAINABLE IMPROVEMENT FOR HSE PROGRAM IN PTPN 10

I. Background

The number of accidents occurring in Indonesia until 2015 was 105,182 cases with 2,375 cases of severe accidents resulting in death (BPJS data) and 81 cases of occupational accidents already included in the investigation domain and declared complete (P21). Cases of occupational accidents each year experience an upward trend of 5% -10%. The main cause of the occurrence of accidents is still low the importance of OSH implementation in the work environment where during this application of K3 is still considered as cost or cost expense, not as an investment to prevent the occurrence of work accidents (http://nasional.kontan.co.id> news > Sum-crash-work-in-indonesia-still-high). From an economic perspective, 4% of Gross Domestic Product (GDP) is used to finance accidents and occupational diseases (ILO, 2015). The percentage is equivalent to a cost of USD $ 2.8 billion which is used to replace lost work time, production disruptions, accidents and occupational diseases, as well as compensation to the families of the victims.

Government of Indonesia through:
1. Act No. 1 of 1970 on Occupational Safety.
2. Act No. 13 of 2003 on Employment Articles 86 and 87.
3. Government Regulation No. 50 of 2012 on Occupational Safety and Health

has stipulated the importance of Occupational Health and Safety in the work environment in order to create zero occupational accidents and diseases.

II. Application of HSE in PTPN X

PT Perkebunan Nusantara X has implemented HSE Management System in accordance with Government Regulation No. 50 Year 2012 in 7 (seven) Sugar Factories, namely:
1. Gempolkrep Sugar Factory – Mojokerto Regency
2. Modjopanggoong Sugar Factory – Tulungagung District
3. New Pesantren Sugar Factory – Kediri City
4. Ngadiredjo Sugar Factory – Kediri District
5. Meritjan Sugar Factory – Kediri City
6. Sugar Factory Lestari – Nganjuk Regency
7. Kremboong Sugar Factory – Sidoarjo Regency
Where in the application is found the results of SATISFACTORY IMPLEMENTATION (GENDERA GOLD) in 7 (seven) Sugar Factory. The results obtained above is the first step to achieve the main goal is to make the company cultured HSE so as to achieve zero occupational accidents and diseases.

III. Monitoring and Continuous Improvement
The implementation of HSE Management System which has been done  needs to be monitored and continuously improved so that the system can run consistently so as to achieve the target of zero occupational accidents and diseases so that the loss of the company due to accidents can be reduced or even not happened.

In this case, PTPN X already has a team of highly competent task force in the field of HSE to maintain consistency in the application of HSE in PTPN X effectively and efficiently.

IV. Continuous Monitoring and Upgrading Program
To ensure the efficiency and effectiveness of HSE implementation and to maintain HSE performance at the highest level, we propose that all existing procedures be maintained. Some of the procedures that have been to look at HSE performance have existed and are part of the HSE Management System that has been implemented and obtained the golden flag from the certification body.

In the face of this 2017 milling season to reduce the occurrence of occupational accidents in PTPN X environment that can result in losses of hundreds and even billions of dollars and in an effort to create work safety for employees, stakeholders, machinery, and environment for increased productivity, efficiency, and effectiveness, We have mentioned above that tools for assessing HSE performance are available in each SF, so we propose Continuous Monitoring and Upgrading Program to make the tools run effectively and efficiently, such as:

No Nama Program
A. Pemastian Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen K3 di PG
1 Inspeksi
2 Audit Internal
3 Investigasi terhadap kecelakaan
4 Survailance Audit
B. Standar dan Peraturan Perundangan
1 Standar – standar Safe Condition
2 Updating peraturan dan perundangan
3 Pemastian Penerapan Peraturan dan Perundangan di Masing – masing PG
C. Penyebarluasan Informasi K3
1 Memasukkan informasi K3 di Website perusahaan
2 Memasukkan K3 di Majalah Perusahaan
D. Pemantauan Oleh Manajemen
  1 Manajemen Visit dari KP
  2 Manajemen Visit dari GM
E. Tanda pengenal 
  1 Pembuatan tanda pengenal (ID Card)

 

Advertisements

2. HSE in PTPN X Sugar Industry

PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) is one of the National Plantation Company that produces sugar from cane. And this company a subsidiary of State Owned Plantation Company – PTPN III (Persero). PTPN X has 11 Sugar factories located in East Java which are in Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri and Tulung Agung.

As company that engaged in the plantation, PTPN X already implemented Occupational Safety and Health Management System according Goverment Regulation No 50 Year 2012 (Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012).

There are 7 sugar factories that already implemented Occupational Safety and Health Management System, that are : Gempolkrep, Modjopanggoong, Meritjan, Pesantren Baru, Ngadiredjo, and Lestari.

Gempolkrep and Modjopanggoong Sugar factories already implemented since 2015 with audit result was above 90%. Meritjan, Pesantren Baru, Ngadiredjo, and Lestari sugar factories implemented since early 2016 with audit result also above 90%.

Before as a subsidiary of PTPN III (Persero), PTPN X is the first State Owned Sugar Company that implemented Occupational Safety and Health Mangement System in Indonesia ( www.ptpn10.com ).

Right now, there is a questions arises, Why PTPN X very concern about Occupational Safety and Health Management System? By doing implementation that system, it requires so many resources esspecially in fund.

In PTPN X’s Policy of Occupational Safety and Health Management System, PTPN X has commitment to reduce work related disease and work related accident. By doing that, the company wants to improve performance and reduce losses.

In implementing that system, the company made huge steps by making working environment more comfortable for employees. You can see in Meritjan sugar factory, working environment in that factory very clean. ( see www.pgmeritjan.com ).

To be continued in next publish

 

SEJARAH UNDANG UNDANG LEMBARAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 1970

PANDANGAN TERHADAP KESELAMATAN KERJA TELAH BANYAK BERUBAH, DAN PERUBAHAN TERSEBUT TELAH TERJADI DARI MASA KE MASA. PERUBAHAN POLA PIKIR TERSEBUT DAPAT KITA LIHAT DARI SEJARAH PERKEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. PADA AWAL SEJARAHNYA, YAITU DIAWAL REVOLUSI INDUSTRI, BERLAKU SUATU HUKUM KEBIASAAN YANG DIKENAL DENGAN NAMA COMMON LAW OF DEFENCE.

PADA SAAT ITU APABILA TERJADI SUATU KECELAKAAN, MAKA KECELAKAAN TERSEBUT DIPANDANG SEBAGAI KESALAHAN DARI PEKERJA SAJA, DENGAN KATA LAIN PEKERJALAH YANG SELALU DIANGGAP BERSALAH. SEBAGAI AKIBATNYA JIKA TERJADI SUATU KECELAKAAN. MAKA PEKERJA HARUS DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA MAJIKANLAH YANG BERSALAH.

DALAM PERJALANANNYA PERUBAHAN PERUBAHAN YANG TERJADI DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA INI, MASING MASING NEGARA MEMPUNYAI PERATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. PERATURAN TERSEBUT PADA UMUMNYA DIKELUARKAN DALAM BENTUK HUKUM PUBLIK YANG MEMERLUKAN PENGAWASAN DARI PEMERINTAH UNTUK PELAKSANAANNYA, DEMIKIAN PULA DI INDONESIA, MASALAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIATUR DALAM SUATU PERATURAN DALAM BENTUK UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA, YANG DIKELUARKAN DENGAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 1970.

PERATURAN K3 PERIODE TAHUN 1987 SAMPAI DARI 12 JANUARI 1970

  1. USAHA PENANGANAN KESELAMATAN KERJA DI INDONESIA DIMULAI PADA TAHUN 1847 SEJALAN DENGAN PEMAKAIAN MESIN MESIN UAP UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI OLEH PEMERINTAH HINDIA BELANDA YANG PENGAWASANNYA DITUJUKAN UNTUK PENCEGAHAN KEBAKARAN, BELUM TERTUJU PADA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG BERASAL DARI ORANG ORANG YANG DIJAJAH, KARENA HAL INI BUKAN DIANGGAP SUATU KEPENTINGAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH YANG MENJAJAH
  2. PADA TANGGAL 28 JANUARI 1852 PEMERINTAH HINDIA BELANDA MENGELUARKAN STBL.NOMOR 20 YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA PADA PEMAKAIAN PESAWAT UAP,

YANG PELAKSANAANNYA DISERAHKAN PADA INSTANSI  DIENST VAN HEET STOOMWEZEN  YANG SEKALUGUS PELAKSANAAN PENGAWASANNYA  SUDAH TERTUJU PADA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.

  1. PADA ABAD 19 PEMAKAIAN PESAWAT YANG MENINGKAT PESAT, DISUSUL PEMAKAIAN MESIN DIESEL DAN LISTRIK DI INDUSTRI PENGOLAHAN, MENYEBABKAN TIMBULNYA BAHAYA BARU BAGI PARA PEKERJA DAN BANYAK TERJADI KASUS KECELAKAAN KERJA. PADA TAHUN 1905 DENGAN STBL. NO. 521 OLEH PEMERINTAH HINDIA BELANDA DIKELUARKAN PERATURAN TENTANG KESELAMATAN KERJA DENGAN NAMA  VEILIGHEID REGLEMENT DISINGKAT VR, YANG DIPERBARUHI PADA TAHUN 1910 STBL. NO. 406.
 PERATURAN K3 PERIODE 12 JANUARI 1970 S/D SEKARANG

VR YANG MULAI BERLAKU SAMPAI TAHUN 1910 SAMPAI PERIODE 12 TAHUN 1970 DALAM PELAKSANAANYA DISANA SINI TELAH MENGALAMI BANYAK PERUBAHAN, NAMUN PERUBAHAN TERSEBUT KURANG BERARTI DAN TERNYATA DALAM BANYAK HAL TELAH TERTINGGAL DAN PERLU PEMBARUAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN  PERATURAN KETENAGAKERJAAN DAN TEKNIK, TEKNOLOGI SERTA INDUSTRIALISASI  DI NEGARA KITA DEWASA INI.

MENYADARI AKAN TERSEBUT, DIUPAYAKAN PERBAIKAN  YANG DISESUAIKAN  DENGAN PERKEMBANGAN TEKNIK DAN TEKNOLOGI SERTA PERKEMBANGAN INDUSTRIALISASI SESUAI ERANYA. PADA TANGGAL 12 JANUARI TAHUN 1970 DIUNDANGKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA YANG SEKALIGUS MENCABUT VR. TAHUN 1910,

DAN DALAM UNDANG UNDANG INI TELAH DIADAKAN PERUBAHAN YANG PRINSIP DASARNYA LEBIH MENGARAH PADA SIFAT YANG PREVENTIIF. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN VR 1910 TERDAPAT PERUBAHAN YANG PENTING BAIK DALAM ISI, BENTUK DAN SOISTIMATIKANYA.

SEBAGAI KONSEKUENSINYA DAN SESUAI DENGAN PENJELASAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 REALISASI PELAKSANAANYA TERDIRI DARI PEMBIDANGAN TEKNIS DAN PEMBIDANGAN SEKTORAL YANG DIDUKUNG DENGAN PERATURAN PELAKSANANNYA YANG DIKELUARKAN DALAM BENTUK PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI DAN SURAT EDARAN.

PELAKSANAAN SECARA TEKNIS TENTANG JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERTUANG DALAM UNDANG UNDANG KESELAMATAN KEJA , LEMBARAN NEGARA NO. 1 TAHUN 1970.

MENTERI TENAGA KEJA DIBERI AMANAT OLEH UNDANG UNDANG  KESELAMATAN KERJA SEBAGAI PEMEGANG POLICY NASIONAL K3, TELAH BERUSAHA UNTUK MENJABARKAN PELAKSANAANNYA MELALUI BEBRAPA PERATURAN ORGANIKNYA.

WALAUPUN SUDAH BANYAK PERATURAN PERUNDANGAN YANG DITERBITKAN, NAMUN DALAM IMPLEMENTASINYA MASIH BANYAK KELEMAHANNYA. SEHINGGA BANYAK PROGRAM YANG PELAKSANANNYA BELUM MENCAPAI SASARAN YANG DIHARAPKAN. OLEH KARENA ITU PERLU USAHA USAHA UNTUK MEMASYARAKATKAN DAN MENDORONG PENGETRAPAN DARI SEMUA PERATURAN PERUNDANGAN DIBIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA YANG BERLAKU, TERUTAMA PADA PIHAK PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PRODUKSI.